Selamat Datang di Web Portal Komunitas Donor Darah Indonesia Daftarkan alamat email anda dan dapatkan update berita terbaru melalui newsletter kami




Sustainability Program

Kamis, 03/08/2017

Pemerintah Diminta Tegas Tegakkan Standar Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Diminta Tegas Tegakkan Standar Pelayanan Kesehatan

Rr. Anne Marie Heidija

Editor : Rr. Anne Marie Heidija


Dibaca 170 kali

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah lebih tegas menegakkan aturan terkait standar pelayanan kesehatan. Ketegasan aturan mampu mengikat pemerintah daerah (pemda) untuk menaatinya demi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum IDI Daeng Muhammad Faqih mengatakan, perlunya ketegasan merujuk pada tak maksimalnya manfaat fasilitas kesehatan primer yang ada di wilayah. Peraturan dan konsekuensi yang tegas memungkinkan pemda tak punya pilihan lain kecuali menaatinya.

Sebetulnya, kata dia, kita sudah punya standar pelayanan di fasilitas kesehatan primer. Aturan tersebut sebaiknya dijadikan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) sehingga punya derajat yang lebih tinggi. "Dengan derajat yang lebih tinggi, pemda daerah harus menaatinya," kata Faqih di Jakarta, Rabu (6/1).

Dia juga menyinggung konsekuensi yang diperoleh puskesmas bila tak memenuhi kewajibannya. Menurut dia, seiring era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menekankan promotif dan preventif, puskesmas menjadi salah satu ujung tombak utama. Sesuai tugasnya, puskesmas mendapat tambahan dana untukmeningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan penyakit.

Anggaran itu masih ditambah dana kapitasi yang bergantung pada besarnya masyarakat pengguna JKN di wilayahnya. Sayangnya, kata dia, dana tambahan operasional puskesmas digunakan untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, masyarakat tak merasakan manfaat maksimal peningkatan dana untuk puskesmas dalam promotif dan preventif kesehatan.

Dia mengusulkan untuk menindak tegas pemda yang tak memenuhi kewajibannya. Bila tak ada perubahan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, tak perlu ragu menunda pemberian dana operasional maupun kapitasi.

"Dengan penekanan ini, mungkin pemda akan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya. Jangan sampai manfaat dana dari pemerintah pusat tidak dirasakan masyarakat," ujarnya.

IDI mengusulkan pembatasan jumlah pemegang JKN yang menjadi tanggungan puskesmas. Faqih mengatakan, sesuai anggapan dana kapitasi sebagai sumber PAD maka pemda dan puskesmas berlomba meningkatkan jumlah pemegang JKN tertanggung hingga 50 ribu jiwa. Padahal sebagai fasilitas kesehatan primer, puskesmas sudah kewalahan melayani 30 ribu masyarakat pemegang JKN. Akibatnya, masyarakat harus lama antri dengan pelayanan yang tidak maksimal.

Menurut dia, puskesmas sebaiknya melayani hanya 10 hingga 15 ribu pengguna JKN sesuai kapasitas. Fasilitas kesehatan primer lain meliputi klinik dan praktik dokter pribadi bisa ikut melayani pengguna JKN yang tak bisa diampu puskesmas.

Dengan pembagian sesuai kemampuan, semua fasilitas kesehatan primer bisa memaksimalkan fungsinya melayani masyarakat. Dia berharap pembagian yang tepat memungkinkan seluruh masyarakat mendapat layanan berkualitas di faskes primer.

Tindak tegas, menurut Faqih, memungkinkan pemda memenuhi akses dan dokter untuk puskesmas. "Negara tak perlu ragu menindak pemda yang tak kunjung menempatkan dokter untuk puskesmas," ujarnya.

Menurut dia, dengan kewenangan dan dana yang dimiliki, sebetulnya itu tak jadi masalah bagi pemda. Pemerintah bisa memotong atau menunda pemberian dana operasional atau kapitasi pemda yang tak kunjung memenuhi akses dan dokter di puskesmas.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, saat ini terdapat sedikitnya 9.700 puskesmas di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 10 persen belum memiliki dokter tetap dan 8.640 puskesmas tidak memiliki tenaga kesehatan yang lengkap. Tenaga kesehatan lengkap di puskesmas meliputi dokter, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi atau analis laboratorium.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri menyatakan akan melakukan redistribusi dan standardisasi pelayanan kesehatan puskesmas. "Kita akan menata ulang, termasuk untuk tenaga kesehatan. Saat ini untuk tenaga kesehatan kita penuhi dari program Nusantara Sehat kurang lebih 1.200 personel untuk 2016," katanya.



BACA JUGA



BERITA TERKAIT